Kita baru saja menginjak tahun 2014. Di tahun ini ada momentum politik besar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Yang menarik, momentum pemilu ini berpapasan dengan berbagai persoalan ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang menimpa bangsa ini.
Nah, pada tanggal 2 Januari lalu, Pemimpin Redaksi Berdikari Online, Rudi Hartono, mewancarai Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, seputar pembacaannya terhadap persoalan yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini dan hubungannya dengan pemilu 2014. Berikut petikan wawancaranya:

Selamat malam Bung. Kami dari redaksi mau mewawancarai Bung terkait pembacaan PRD mengenai situasi saat ini dan jalan keluar yang akan ditawarkan oleh PRD. Menurut Bung, apa yang menjadi persoalan pokok bangsa saat ini secara ekonomi, politik, dan kebudayaan?

Sekarang ini bangsa kita sedang mengalami persoalan besar: cita-cita masyarakat adil dan makmur setelah 68 tahun kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia sampai sekarang belum terwujud. Jadi, Bangsa Indonesia sekarang ini menghadapi persoalan kesejahteraan. Persoalan ini muncul karena tiga hal. Pertama, karena sumber daya alam yang mestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat itu sekarang dikuasai oleh pemodal asing. Kedua, setelah 68 tahun merdeka, kita tidak sanggup membangun industri nasional yang tangguh dan berdikari. Ketiga, untuk membangun masyarakat, membangun bangsa, serta membiayai kebutuhan Negara, pemerintah sekarang ini tergantung kepada utang luar negeri. Itulah yang membuat kita mengalami persoalan kesejahteraan. Kenapa kita tidak sanggup membangun Industri nasional? Mengapa kita tidak sanggup mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat? Mengapa kita selalu tergantung kepada hutang? Karena negara kita sedang mengalami tiga krisis sekaligus, yakni: pertama, krisis kepemimpinan nasional; kedua, krisis kedaulatan nasional; dan ketiga, krisis konstitusional.

Sekarang ini negara kita hanya semata-mata dijadikan alat untuk melindungi kepentingan modal asing. Padahal, negara mestinya digunakan untuk alat perjuangan rakyat dalam menegakkan kedaulatan, membangun kemandirian, membangun karakter bangsa kita supaya kita punya kepribadian.

Yang menarik, tadi Bung menyebut soal krisis konstitusi. Mungkin bisa dielaborasi seperti apa krisis konstitusi yang terjadi sekarang ini? 

Baiklah. Kita harus kembali membuka apa yang menjadi cita-cita nasional bangsa kita, yaitu melepaskan diri dari imperialisme dan kolonialisme.  Untuk melepaskan diri dari penjajahan tersebut, kita harus menegakkan kedaulatan, membangun kemandirian, membangung kepribadian, sebagai prasyarat menuju masyarakat adil dan makmur lahir dan batin. Itulah yang menjadi cita-cita nasional kita. Dasar dari cita-cita nasional kita adalah filosofi bangsa, yaitu Pancasila. Cita-cita nasional bangsa kita yang menjadi tujuan dari Proklamasi itu sudah termaktub dalam UUD 1945. Jadi proklamasi 17 Agustus 1945 tidak bisa dipisahkan dengan pembukaan UUD 1945. Karena dalam pembukaan UUD tersebut sudah menjelaskan secara tegas bagaimana arah dan cita-cita kolektif kita berbangsa dan bernegara. Namun, sekarang ini kita berhadapan dengan persoalan kesejahteraan dan krisis di segala bidang karena konstitusi yang  seharusnya menjadi landasan berbangsa dan bernegara itu sudah diubah sedemikian rupa untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi kembalinya modal asing untuk menjajah bangsa kita.

Terkait krisis konstitusi ini atau penghianatan terhadap konstitusi ini, apakah ada hubungannya dengan kepemimpinan nasional sekarang ini atau misalnya dengan partai politik yang ada di parlemen saat ini?

Krisis konstitusi harus dipahami sebagai hasil dari keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (1999-2002). Jadi, pasca Pemilu 1999, partai politik yang ada di parlemen mengubah UUD 1945 tanpa memahami landasan-landasan yang mestinya dijadikan sebagai isian UUD 1945 itu. Jadi, ada masalah dengan partai politik. Bisa kita simpulkan, bahwa partai-partai politik kita di parlemen ini tidak memiliki garis perjuangan dan garis ideologi. Juga, partai politik sekarang ini hanya menjadi suatu kendaraan politik bagi elit-elit politik untuk menuju kekuasaan, baik di legislatif maupun eksekutif.

Partai politik sudah tidak lagi menjadi alat perjuangan rakyat, alat perjuangan bangsa. Ironisnya lagi, partai politik ini tidak memahami persoalan-persoalan bangsa kita. Partai politik sekarang ini tidak mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan bangsa ini. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Karena dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi satu tonggak atau satu pilar untuk mengokohkan sistem demokrasi dan sekaligus alat seleksi calon-calon pemimpin kita. Nah, kalau partai politik tidak berisi kekuatan-kekuatan atau elemen-elemen yang memiliki visi ideal mengenai bangsa, berarti secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, bangsa ini sudah mengarah ke keruntuhan.

Soal partai Politik ini, kira-kira ketika dihubungkan dengan pemilu 2014 yang tinggal beberapa bulan ini, seperti apa PRD melihat harapan perubahan bagi rakyat di Pemilu nanti. Apakah partai politik masih memungkinkan untuk memainkan peran memberikan solusi terhadap krisis kesejahteraan yang bung sebutkan tadi atau seperti apa?

Sejak pemilu tahun 1999 sampai Pemilu tahun 2009 sebenarnya tidak ada perubahan kualitatif sebagai hasil perjuangan masing-masing partai politik peserta pemilu. Partai Politik yang kemudian menempatkan wakilnya di DPR justru meligitimasi modal asing dalam menguasai SDA kita. Memang kemudian, kita harus menarik kebelakang, kenapa partai-partai politik memiliki kualitas seperti itu? Penyebabnya, selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, rakyat Indonesia sangat dikekang ruanganya untuk berpolitik. Malahan Orde Baru menerapkan politik massa mengambang (floating mass), dimana rakyat dibatasi aktivitas politiknya, tetapi di sisi lain, kalau mau mengekspresikan sikap politiknya, dipaksa menyalurkan melalui partai-partai politik atau organisasi-organisasi yang sudah disediakan oleh Orde Baru.

Begitu Orde Baru tumbang, partai politik hasil reformasi membangun kekuatannya dari massa mengambang tadi. Tanpa upaya pendidikan atau kaderisasi politik secara massif. Semangat perubahan dari rakyat ditahun 1998 itu ditampung atau dikandangkan oleh partai politik berbasis massa mengambang ini. Dan mereka sangat kompromis dengan kekuatan modal asing.

Kita harus memahami, bahwa gerakan rakyat dalam perjuangan reformasi 1998 itu juga ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan imperialis. Hasil reformasi 1998 pun dibajak oleh kekuatan imperialis. Hasilnya, sidang MPR yang membahas amandemen UUD 1945 itu, yang juga mendapat tekanan dari kekuatan pro-reformasi, sudah disponsori sedemikian rupa oleh lembaga asing, misalnya USAID.

Itu sudah sangat jelas. Arah reformasi kemudian, yang telah dikendalikan oleh kekuatan imperialis itu, telah mengubah haluan Negara kita. Dan, harus diakui, bahwa partai politik punya andil dalam membiarkan proses itu.

Berbasiskan hal itu, saya kira pemilu 2014 itu tidak akan menghasilkan perubahan apapun. Di sisi lain, telah terjadi penurunan partisipasi rakyat dalam pemilu. Penurunan partisipasi pemilu itu, atau sering disebut golongan putih (golput), harus dipahami sebagai bentuk meningkatnya ketidakpercayaan rakyat Indonesia terhadap elit politik dan politisi. Sampai pemilu 2009, hampir 30% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih partai politik dan untuk memilih wakil-wakil mereka ataupun memilih calon presiden. Padahal, kita sangat tahu, pada Pemilu tahun 1999, tingkat partisipasi politik masyarakat untuk datang ke TPS sangat besar sekali.

Jadi, melihat perkembangan ini, saya kira pemilu 2014 tidak akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa kita. Dan artinya, pemilu 2014 tidak akan menyelesaikan persoalan kesejahteraan yang dihadapi rakyat Indonesia.

Tadi Bung mengatakan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi partai politik maupun elit politik. Sekarang ini orang cenderung beralih ke tokoh. Jadi, orang lebih melihat tokoh, bukan lagi partai politik. Nah, kira-kira ketika melihat nama-nama calon Presiden yang muncul menjelang Pemilu 2014 ini, apakah PRD melihat dari sekian banyak nama yang muncul ini bisa memberikan harapan adanya penyelesaian terhadap persoalan bangsa?

Memang dalam demokrasi liberal sekarang ini terjadi pergeseran. Kalau dulu orang percaya partai politik sebagai alat untuk menjadikan perubahan, sekarang kecenderungannya menyandarkan kepada figure atau tokoh untuk mengharapkan perubahan. Saya kira, ini adalah pergeseran yang tidak baik secara politik.
Bagi saya, seorang pemimpin itu seharusnya bukan dilahirkan dari proses pencitraan ataupun iklan. Tetapi pemimpin seharusnya lahir sebagai hasil perjuangan atau pertarungan politik. Pertarungan apa itu? Ya, pertarungan politik di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Tadi sudah saya katakan, bahwa persoalan bangsa kita sekarang ini adalah masalah kesejahteraan. Kenapa masyarakat kita tidak sejahtera? Karena kehidupan bangsa kita secara ekonomi dan politik dikuasai oleh imperialisme.

Calon pemimpin, atau siapapun nantinya yang akan menjadi Presiden, mestinya memahami akar persoalan ini dan siap bersama rakyat didalam mengusir dominasi modal asing di dalam negeri ini, guna mengembalikan kedaulatan, kemandirian, kepribadian, dan jati diri bangsa kita sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Sekarang ini kecenderungan tersebut tidak muncul. Tokoh-tokoh yang akan bertarung di pemilu 2014, baik itu di pemilu legislatif maupun di pemilu presiden, tidak menjadikan arena politik itu sebagai arena kampanye politik untuk mengajak rakyat kita untuk bersama-sama berjuang melawan imperialisme. Jadi, semestinya karena memperjuangkan rakyat, seorang tokoh atau partai dipilih atau dipercaya oleh rakyat. Tetapi yang terjadi sebaliknya, tokoh-tokoh politik itu ataupun partai-partai politik yang ada itu justru menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi itu sendiri, juga merusak jati diri bangsa, yakni politik uang dan memanipulasi suara rakyat.

Jadi, masyarakat harus melihat tokoh yang pantas dipilih karena dua hal: pertama, harus siap berjuang bersama rakyat; dan kedua, harus melihat apa yang tokoh itu perjuangkan. Masalahnya, saat ini tidak ada satu tokoh pun yang secara terbuka berani memperjuangkan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dan menjelaskan jalan keluar yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia supaya kita kemudian keluar dari persoalan tersebut.

Untuk itu, PRD mengajak tokoh-tokoh yang masih punya komitmen untuk kemajuan bangsa dan mau maju dalam pemilihan Presiden 2014 agar menunjukkan apa yang menjadi program perjuangannya dan menunjukkan sikapnya terhadap dominasi modal asing saat ini. Nah, itulah yang harus mereka tunjukkan.

Berarti dari segi programatik belum ada capres yang benar-benar memunculkan sebuah program atau solusi yang bisa menjawab persoalan bangsa. Kira-kira menurut versi PRD sendiri, apa jalan keluar yang coba ditawarkan sebagai solusi atas segala persoalan bangsa ini?

Jadi, program perjuangan PRD sekarang ini sangat jelas dan tegas menyatakan, bahwa akar persoalan bangsa kita saat ini adalah Imperialisme atau neokolonialisme. Untuk membangun masyarakat Indonesia adil dan makmur, secara lahir dan batin, mau tidak mau kita harus menyingkirkan kekuatan-kekuatan imperialis tersebut. Sumber daya alam harus dikelola oleh anak bangsa ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk modal asing yang hanya mencari keuntungan semata.

Jadi, program mendesak PRD untuk membangun masyarakat adil dan makmur adalah mengusir Imperialisme sebagai basis membangun Negara merdeka, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Kita juga harus membangun karakter bangsa kita, yaitu masyarakat yang berjuang dan bergotong-royong, dan bukan masyarakat yang individualis yang merupakan produk dari sistem demokrasi liberal.

Saya tegaskan, PRD tidak anti terhadap modal asing. Tetapi kami menentang modal asing yang berkarakter imperialistik, yang hanya mau mengeksploitasi dan menjarah kekayaan alam bangsa kita. Kalau modal asing mau masuk, mereka harus menghormati kedaulatan dan martabat bangsa kita. Mereka juga harus tunduk pada kehendak kita, misalnya mau diatur dimana mereka mengusahakan kapitalnya, di sektor apa, dan berapa lama.

Jadi melihat situasi sekarang ini, kalau kita mengacu ke ajaran Bung karno, tahapan perjuangan kita saat ini adalah tahapan perjuangan nasional-demokratis. Perjuangan nasional itu bermakna membebaskan bangsa kita dari cengkeraman imperialisme, sementara perjuangan demokratisnya bermakna meninggalkan sisa-sia feudal. Inilah tahapan kita menuju masyarakat adil dan makmur, aman dan sentosa, lahir dan batin, atau sering dikatakan sebagai Sosialisme Indonesia.

Tadi bung mengatakan bahwa pokok perjuangan sekarang ini adalah mengusir imperialisme, dan ada strategi yang ditempuh adalah revolusi Nasional Demokratis. Apa alat perjuangan untuk mencapai cita-cita ini?

Jadi begini. Saya kira, kekuatan politik manapun yang akan berjuang untuk perubahan itu harus punya lima hal. Pertama, memahami akar persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Lalu, mendefenisikan siapa musuh pokok yang selama ini merintangi cita-cita masyarakat adil dan makmur. Kedua, kekuatan politik yang berjuang untuk perubahan itu tidak bisa menyandarkan tanggung jawab perubahan itu hanya kepada figur-figur atau elit-elit politik. Perubahan itu harus disandarkan kepada rakyat. Sebab, yang paling punya kepentingan terhadap perubahan bangsa ini adalah rakyat itu sendiri. Jadi perubahan harus melibatkan rakyat Indonesia. Ketiga, jalan perubahan yang harus dilakukan adalah membongkar akar dari persoalan bangsa saat ini, yakni penjajahan atau imperialisme. Ingat,  imperialism saat ini sudah menggunakan sistem politik kita sebagai instrument mereka untuk melindungi modalnya.

Maka, system politik ini pun harus dibongkar. Keempat, kekuatan yang menghendaki perubahan harus memunculkan program apa yang akan diperjuangkan. Kelima, kekuatan perubahan harus menyadari bahwa perubahan itu membutuhkan tahap-tahap. Karena tahapan kita sekarang ini adalah berjuang untuk membongkar kekuatan-kekuatan imperialisme yang menyengsarakan rakyat Indonesia, maka tugas kita adalah menyatukan seluruh kekuatan anti-imperialisme atau yang dikorbankan oleh imperialisme dalam sebuah persatuan nasional.

Kita harus mengkonsentrasikan semua kekuatan-kekuatan nasional kita. Maka PRD terus-menerus dan tidak bosan-bosannya mengajak kekuatan-kekuatan politik nasional, bahkan mengajak seluruh komponen bangsa ini, untuk bersatu melawan imperialisme. Tanpa mengkonsentrasikan kekuatan dalam persatuan nasional, kita akan kesulitan melawan imperialis itu. Jadi, persatuan nasional adalah syarat mutlak sekaligus satu-satunya alat untuk mengusir imperialisme dari bumi pertiwi.

Tanpa kita mengusir imperialisme itu, maka masyarakat baru Indonesia yang dicita-citakan oleh para pediri bangsa kita itu tidak akan tercapai.

Maka, agar pemilu 2014 itu menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan persoalan, maka PRD menyerukan kepada semua kekuatan politk, bahkan semua partai politik yang mempunyai platform untuk membebaskan bangsa ini dari imperialisme,  harus bersatu dan mendeklarasikan persatuan itu di depan rakyat serta sekaligus mendeklarasikan apa yang menjadi program-program perjuangan kedepan.
Tanpa persatuan nasional semacam itu, kami katakana bahwa pemilu 2014 hanya akan menjadi alat legitimasi baru para pendukung kekuatan imperialisme atau kaum komprador/kolaborator untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dalam melindungi kepentingan kapital mereka di dalam negeri.
Berarti, situasi kedepan ini sangat menentukan. Semua kekuatan politik harus menyadari, jika pemilu 2014 tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa, maka pemilu 2014 tidak ada gunanya.

Masalahnya, berbagai sektor rakyat ini, seperti di gerakan buruh, gerakan tani, gerakan rakyat miskin kota, masih bergerak dengan isu sektoralnya sehingga cenderung ekonomis. Kemudian partai politik yang di parlemen ini juga sibuk dengan agenda-agenda politiknya yang sangat sempit di parlemen. Kira-kira menurut PRD, tawaran platform seperti apa yang bisa ditawarkan untuk mendorong adanya penyatuan atau semacam front persatuan diantara semua kekuatan ini?

Saya kira begini, imperialisme yang berkuasa di negeri kita sekarang ini sudah hampir menghancurkan semua sendi kehidupan rakyat kita. Semua sektor rakyat mengalami persoalan di sektoralnya tidak lepas dari imbas imperialisme ini. Ambil contoh di sektor tani, misalnya, desakan modal asing itu menyebabkan penjarahan lahan-lahan rakyat untuk kepentingan pertambangan, perkebunan, dan lain-lain. Dan itu legal. Karena UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing sudah memberikan ruang tanpa batas bagi modal asing untuk menjarah tanah air kita. Makanya terjadi dimana-mana konflik agrarian; mulai dari Sumatera hingga hingga Nusa Tenggara Timur sana terjadi konflik agraria. Konflik agraria ini melibatkan kaum tani petani melawan modal asing yang didukung oleh aparatus Negara. Bahkan, aparatus negara tega melakukan tindakan kekerasan untuk mengintimidasi, mengusir petani-petani kita dari tanah-airnya sendiri, yang notabene sumber kehidupan mereka.

Di perburuhan pun demikian. Imperialisme ini, yang berkepentingan terhadap tenaga kerja murah, mendorong praktek outsourcing dan sistem kerja kontrak. Buruh kita diupah sangat rendah. Ini ada kaitannya dengan imperialisme.

Sektor yang lain seperti kaum miskin perkotaan pun sedang menghadapi masalah yang sama: bagaimana kemudian mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak, tidak ada lapangan pekerjaan, pendidikan dikomersialkan, kesehatan dialihkan dari tanggung jawab Negara menjadi model asuransi.
Untuk itu, semua sektor rakyat yang disengsarakan oleh imperialisme ini memang harus memajukan tuntutannya; tidak hanya berhenti pada tuntutan ekonomis, tetapi harus menohok langsung ke akar persoalan, yakni imperialisme. Jadi, platform perjuangan untuk menyatukan semua sektor ini adalah anti-imperialisme.
Dan partai politik pun, kalau memang mereka berjuang dengan jujur, berjuang dengan serius ingin menyelesaikan persoalan rakyat, mereka tidak bisa menempatkan diri menjadi satu kekuatan elitis yang memisahkan diri dari persoalan rakyat.

Maka sekarang ini dibutuhkan satu konsentrasi kekuatan nasional, persatuan nasional, antara kekuatan-kekuatan masyarakat yang menghadapi persoalan imperialisme ini dengan kekuatan-kekuatan partai politik. Mereka harus masuk dalam persatuan nasional guna mengkonsentrasikan kekuatan melawan imperialisme.
Dengan demikian, nantinya terjadi semacam polarisasi kekuatan antara kekuatan-kekuatan komprador pendukung imperialisme berhadapan dengan kekuatan-kekuatan nasional yang menghendaki kemerdekaan dan kemandirian nasional. Itu semestinya terjadi dalam pemilu 2014 mendatang. Disitulah kemudian pemilu akan menemukan basis materialnya, sebagai arena pertarungan yang sangat hebat, yang akan membuka jalan bagi penyelesaian persoalan bangsa.

Kita harus belajar dari negara-negara lain bagaimana mereka berhasil membangun bangsanya, bagaimana mereka bisa membangun ekonomi nasionalnya dan membangun kemandiriannya. Bagaimana Indonesia yang lebih duluan merdeka, yakni 1945, tetapi karena salah arah dalam proses perjuangan di dalam membangun bangsa dan negaranya, sekarang ketinggalan jauh dengan Tiongkok yang baru merdeka tahun 1949.
Dan hal paling penting juga di sini adalah mengembalikan kepercayaan diri kita sebagai sebuah bangsa. Kita harus menyadari bahwa sebagai sebuah bangsa kita mampu berdiri. Jadi tidak ada alasan untuk menjadi inlander.

Saat ini PRD mengkampanyekan program politik: laksanakan pasal 33 UUD 1945. Esensi dari program ini adalah mengajak seluruh rakyat dan berbagai kekuatan politik yang ada untuk merebut kembali kekayaan alam kita yang dicaplok oleh imperialisme.

Tadi terbersit dari Bung bahwa patokan untuk penyelesaian persoalan bangsa ini adalah kembali ke cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Mungkin, yang masih saya perlukan adalah elaborasi yang lebih lanjut seperti apa sebetulnya pemaknaan kembali ke cita-cita proklamasi itu sendiri? 

Titik tolak negara kesatuan RI berdiri itu adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Arah dan tujuan Indonesia merdeka itu sudah tercantum dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945. Maka, tadi saya katakan bahwa Proklamasi dengan Pembukaan (Preambule) UUD 1945 adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Proklamasi saja, misalnya, tanpa arah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, berarti bangsa Indonesia tidak punya tujuan. Punya tujuan pun, kalau tidak ada proklamasi Kemerdekaan, itu berarti belum merdeka, tidak bisa mewujudkan cita-cita atau tujuan berbangsa tersebut.

Para pendiri bangsa kita sudah menetapkan cita-cita nasional sangat tegas dan jelas, yakni masyarakat adil dan makmur. Dan, syarat untuk membangun satu cita-cita nasional itu adalah kemerdekaan berdasarkan prinsip: berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya.
Dan filosofi yang melandasi dari tujuan itu adalah Pancasila. Tentu saja Pancasila yang digali oleh Bung Karno. Nah, saya sering mengatakan, bangsa Indonesia tidak akan memahami Pancasila kalau tidak memahami ajaran Bung Karno. Bung Karno sudah sangat tegas mengatakan apa itu Pancasila? Pancasila menurut Bung Karno adalah perasan dari tiga ajarannya, yaitu: pertama, Sosio Nasionalisme: nasionalisme yang memihak pada rakyat. Nasionalisme yang punya komitmen pada keadilan sosial. Bukan nasionalisme chauvisnis seperti di Eropa, yang berwatak ekspansi dan menindas Negara lain untuk kepentingan modal.

Kedua Sosio demokrasi: demokrasi yang menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sebab, demokrasi politik saja—tanpa demokrasi ekonomi—hanya akan menjadi alat pemodal untuk menindas rakyat banyak. Demokrasi yang dikehendaki pendiri bangsa adalah demokrasi yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Ketiga, Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab,  sejak dulu masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berketuhanan dengan beragam agama dan aliran kepercayaan. Nah, kalau ini mau diperas lagi, maka disebut Eka Sila: Gotong-Royong. Kegotong-royongan adalah anti-tesis dari indiviudalisme, liberalisme, dan kapitalisme. Itulah intisasi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kita. []

Tahun 1998, pintu baja kediktatoran dijebol oleh gerakan rakyat. Gegap gempita reformasi bergaung ke seluruh penjuru negeri. Di ujung jalan, kaum reformis gadungan berdesak-desakan, menunggu hasil akhir perjuangan kaum pergerakan, mengukur kekuatan, menghitung kesempatan, lalu membajak kekuasaan pasca reformasi.
 
Reformasi..reformasi..reformasi!

Demokrasi..demokrasi…demokrasi! Gemuruh teriakan mereka teriakan kaum borjuis dalam revolusi Perancis!

Para pembonceng terus menggalang opini, di koran, di radio maupun televisi. Semua berganti rupa menjadi reformis, memoles diri menjadi sosok demokratis. Sebagian kaum pejuang pun sudah menganggap diri menang; purna tugas dalam perjuangan.

Angin reformasi telah berbalik arah, mengalir dengan hukum-hukum-nya sendiri: bukan Trisakti yang ditegakkan, bukan pula masyarakat adil makmur yang menjadi tujuan.

Sang waktu akhirnya membuka tabir palsu itu!

Dengan kendaraan demokrasi, reformasi memberikan jalan bagi neokolonialisme dan imperialisme untuk kembali berkuasa, memegang kendali utama menentukan nasib bangsa. Para komprador di Senayan adalah kaki tangannya, memutar haluan negara, menciptakan keadaan seperti dulu kala: sebelum Indonesia merdeka!

UUD pun dirombak, tetapi bukan untuk menyempurnakan dasar serta tujuan bernegara sesuai cita-cita proklamasi. Perombakan itu sebagai pintu gerbang neokolonial, menjarah kekayaan serta sumber daya alam Indonesia, secara legal konstitusional.

Para borjuis komprador pun berteriak: Selamat datang, wahai tuan-tuan imperialis, kami sudah mengatur supaya anda aman untuk mengekspor kapital ke negeri kami. Silahkan anda mengambil apa yang anda suka di tanah air kami. Kami tidak akan menghalangi anda mengambil tanah kami, hutan kami, laut kami, tambang kami, gas kami, minyak kami, perusahaan negara kami, silahkan anda ambil semua, termasuk harga diri kami!

Tetapi jangan lupa, Tuan, lindungilah kekuasaan kami, dan bagi sedikit rejeki itu buat kami. Supaya kami bisa hidup dan kendalikan situasi, supaya tidak ada pergolakan di dalam negeri kami.
Ini jaman globalisasi, kita harus menyesuaikan diri, kita tidak bisa berdiri tanpa investasi.

Begitulah para borjuis komprador itu berceloteh tiap hari.

Sepertinya mereka tidak paham sejarah, bahwa pada tahun 1960 Bung Karno berteriak lantang di depan Djuanda : “Kamu tahu, sejak 1932 aku berpidato di depan Landraad soal modal asing ini? Soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka, jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia, saya ingin modal asing ini dihentikan, dihancurleburkan dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri, bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya, coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak”.

Negara sekarang sudah menjadi alat kapitalisme! Aparatus negara menjadi pelayan imperialisme! Haluan negara menjadi jalan tol bagi neokolonialisme!

UU yang merugikan kepentingan nasional disusun dengan dukungan dana-dana asing seperti UU No 22/2001 (Migas), UU No 19/2003 (BUMN), UU No 7/2004 (Sumber Daya Air), UU No 30 Tahun 2007 (Energi), UU No 25/2007 (Penanaman Modal), UU No 9/2009 (Badan Hukum Pendidikan), UU No 27/2007 (Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil) dan UU Ketenagalistrikan.

Banyak kalangan mengatakan, USAID campur tangan menyalurkan dana sebanyak 4 juta dolar AS dalam pembuatan UU Minyak dan Gas No. 22 tahun 2001. UU yang melegalisasi dominasi perusahaan asing di sektor migas, sekaligus menghilangkan peran perusahaan negara sebagai soko guru perekonomian bangsa.
Dengan janji akan memberi bantuan utang, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Jepang terlibat dalam pembuatan UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007.

Dengan adanya UU itu, pemerintah bersama DPR telah mensyahkan praktik liberalisasi investasi di berbagai sektor di Indonesia, menempatkan perusahaan negara setara dengan perusahaan swasta asing, dan menjamin pemerintah RI tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing.

Demokrasi, kami tidak menolak demokrasi! Kami menjunjung tinggi demokasi!

Tetapi bukan jenis demokrasi yang hanya menjadi instrumen modal asing untuk menguasai minyak dan gas (80-90%), perbankan (50.6%), telekomunikasi (70%), kebun sawit (50%), pelayaran barang (94%), pendidikan (49%), dan lain-lain.

Tetapi bukan jenis demokrasi yang mensyahkan penguasaan dan perampasan tanah oleh modal asing untuk Perkebunan, Pertambangan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan menggusur Petani di negeri kami sendiri!

Yang kami inginkan bukan demokrasi yang melindungi 60 persen perusahaan tambang untuk tidak membayar pajak dan royalti kepada negara kami, yang merampok uang yang seharusnya pemasukan negara kami sebesar Rp 15.000 triliun setiap tahun dari hasil sumber daya alam kami. Padahal, jika dibagi setiap warga negara Indonesia, setiap warga negara kami akan mendapatkan Rp 20 juta setiap bulan.

Yang kami perjuangkan bukan demokrasi yang menyerahkan pengelolaan 150 juta hektar hutan secara liar kepada modal swasta di tanah kami. Kami tahu, hanya 11 persen pengelolaan hutan yang memiliki izin sesuai dengan peruntukkannya. Sekitar 89 persen hutan kami dirambah oleh para pemodal, tanpa izin, sebagaimana diumumkan KPK tanggal 27 Feb 2013 lalu.

Kami tak ingin demokrasi yang melindungi konsentrasi asset, seperti yang dicatat Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa 0,2 persen penduduk menguasai 56 persen aset di tanah air kami. Artinya, aset nasional bangsa kami hanya dikusai oleh 440 ribu orang. Dari 52% tersebut, 87% adalah tanah (Kompas.com, 26 April 2012). Dan 95% dari 26 juta keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektare. Untuk setara dengan UMR (Rp 1,2 juta) per bulan, dibutuhkan lahan 2 hektar.

Kami menolak demokrasi yang bersistem hukum menindas, yang menindas kaum minoritas dan orang miskin saudara kami, seperti yang dialami seorang nenek yang mengambil 0,5 ons merica, nenek yang mengambil 3 biji kakao, seorang kakek yang mengambil setandan pisang, bapak-bapak yang mengambil singkong, mengambil kayu, hanya untuk menyambung hidup, tetapi ditangkap, diadili dan dibui.

Kami menolak jenis demokrasi yang hanya menjadi pelindung pemilik modal; demokrasi yang menindas serta memenjarakan Aktivis Agraria dan Petani di Riau, Mesuji, Bima, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, maupun di daerah-daerah lainnya.

Ini data dan fakta yang disampaikan oleh KPA: tahun 2010 lalu terdapat sedikitnya 106 konflik agraria, kemudian di 2011 terjadi peningkatan, yaitu 163 konflik agraria, yang menyebabkan tewasnya 22 Petani di wilayah-wilayah konflik itu. Dalam tahun 2012, terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia.

Luas areal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK). Pada tahun 2012 sebanyak 156 petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agraria. Dari 198 kasus yang terjadi di tahun 2012, terbanyak terjadi di sektor perkebunan dengan 90 kasus (45 persen) dan 20 persen di sektor Kehutanan.

Kami menolak demokrasi liberal model barat, sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kami, yang hanya melahirkan lingkungan politik yang tidak stabil dan memicu perpecahan bangsa. Demokrasi yang sangat ramah dengan modal asing tetapi keras dengan bangsa sendiri. Demokrasi yang hanya memberikan ruang hidup kepada para kapitalis tetapi menyingkirkan kehidupan rakyat dari tanah airnya sendiri.

Demokrasi yang hanya memberikan kebebasan atau persamaan di lapangan politik saja, tetapi tidak ada persamaan di lapangan ekonomi.

Yang akan unggul dan selalu menang dalam demokrasi liberal adalah para pemilik modal, yang menguasai semua alat propaganda, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, universitas, dan lain-lain. Dengan kekuasaan modalnya, mereka bisa membeli panitia pemilihan, bahkan bisa membeli suara rakyat yang terjepit kemiskinan.

Sekalipun setiap warga negara dianggap punya hak yang sama di lapangan politik, tetapi pada kenyataannya hampir semua lembaga politik dikontrol kaum pemilik modal, termasuk di dalamnya adalah penyusunan undang-undang.

Sebagai pilar demokrasi, Partai Politik pun hanya dikuasai tuan tuan feodal dan  kaum oligarki; sekedar alat politik dinasti dengan struktur serta mekanisme berdasarkan kasta-kasta; tidak memiliki dasar filosofi apalagi garis politik maupun idiologi; sekedar kendaraan politik lima tahunan dan bukan sebagai alat perjuangan.
Pada tanggal 17 Agustus 1964, Bung Karno berseru: “Hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju kapitalisme dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme, akan tetapi menuju ke sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat Indonesia.”

Bung Karno sudah menegaskan, demokrasi yang ingin kami tegakkan adalah demokrasi massa rakyat; tidak hanya sebatas demokrasi politik saja, tetapi juga menegakkan demokrasi ekonomi di tengah-tengah rakyat. Yakni: demokrasi yang bisa mengangkat harkat martabat bangsa kami yang miskin untuk memperbaiki masa depannya; dengan menegakkan prinsip gotong royong, membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, bantu membantu, tolong menolong, berjuang untuk kepentingan bersama, kebahagiaan buat semua bangsa Indonesia.

Jadi sudah terang benderang, imperialisme bersama sistem idiologi dan politiknya, yakni demokrasi liberal, termasuk para pendukungnya yaitu kaum komprador, kaum reformis gadungan, golongan kepala batu, golongan bunglon dan cecunguk, adalah rintangan utama bagi bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang.
Imperialisme telah menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah, menjadikan bangsa kita miskin dan terbelakang. Imperialisme menjadikan bangsa kita bangsa budak, baik di negeri sendiri maupun di negeri-negeri lain. imperialisme memaksa bangsa Indonesia tunduk dengan keinginan bangsa asing.

Jika pada tahun 1959, dengan menggunakan Dekrit, Bung Karno mengubur demokrasi liberal. Sekarang demokrasi liberal itu dibangkitkan kembali dan dijadikan berhala oleh para penguasa masa kini.
Maka dari itu, sebagai syarat kita membangun masyarakat Indonesia yang adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tidak ada jalan lain selain memenangkan kembali cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan menegakkan: berdauat di bidang politik, mandiri di lapangan ekonomi, dan berkepribadian di lapangan budaya.

Indonesia harus terbebas dari feodalisme, neokolonialisme, imperialisme serta kapitalisme!
Untuk itu, dibutuhkan kader-kader bangsa yang berpikiran maju serta berpendirian anti imperialisme, anti neokolonialisme, anti kapitalisme, dengan jiwa besar membangun persatuan nasional yang kokoh, dari bawah sampai ke atas, bergerak mengusir serta merobohkan pilar-pilar kapitalisme, bergotong royong menata ulang kehidupan berbangsa serta bernegara dengan filosofi serta dasar Pancasila dan UUD 1945.

Karena lahir dari revolusi nasional Indonesia, maka Pancasila dan UUD Proklamasi 1945 itu memiliki jiwa dan semangat anti kolonialisme dan anti imperialisme. Ia menjadi pegangan hidup dan sekaligus pedoman berjalannya revolusi Indonesia. Dan karena itulah, Bung Karno menamai momentum kembalinya UUD Proklamasi 1945 pada tahun 1959 sebagai “Penemuan Kembali Revolusi Kita”.

Pancasila dan UUD Proklamasi 1945 adalah anak kandung revolusi Agustus 1945, revolusi nasional nya bangsa Indonesia, maka Pancasila dan UUD Proklamasi 1945 adalah milik dan pegangan hidup seluruh bangsa Indonesia baik di masa lalu, sekarang maupun di masa depan.

Hentikan Neokolonialisme,
Laksanakan Pasal 33 UUD 1945!
Salam Gotong Royong!

Agus Jabo Priyono/Ketua Umum PRD
 
Sumber Artikel:Berdikari Online, Minggu, 21 Juli 2013
Selengkapnya...