Akibat kepemimpinan nasional yang menyeleweng dari Konstitusi, yakni UUD 1945, Indonesia terus terperangkap dalam berbagai persoalan. Bahkan, jika tak berhasil diatasi, persoalan tersebut bisa menggiring Indonesia ke ambang keretakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Sabtu (30/3). Menurutnya, berbagai persoalan itu menunjukkan Indonesia sebagai sebuah bangsa sedang mengalami krisis yang cukup serius.

“Ada Kapolres yang tewas diamuk massa, tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) tiba-tiba diserbu kelompok bersenjata, Kantor Mapolres di OKU dibakar oknum tentara, dan masih banyak lagi kasus serupa. Ini gejala krisis dalam institusi negara saat ini,” kata Agus Jabo.

Di pihak lain, kata Agus Jabo, satu persatu pejabat negara, dari Menteri, Gubernur, Anggota DPR, pimpinan Parpol, Jenderal Polisi, pejabat Kejaksaan, dan lain-lain, ditangkap karena terlibat kasus korupsi.
“Sementara kehidupan rakyat makin susah. Upah buruh ditekan serendah mungkin. Tanah petani dirampas oleh pemodal. Layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan diprivatisasi. Harga sembako terus meroket membuat rakyat menjerit-jerit,” ujarnya.

Agus Jabo melihat, di satu sisi rakyat mengalami kesulitan hidup yang luar biasa, sementara di sisi para pejabat kesurupan berebut jabatan. Sudah begitu, kata dia, hampir semua partai politik sibuk mengurus kepentingan politik masing-masing.

Menurut Agus Jabo, kondisi di atas seakan memperlihat Indonesia sebagai sebuah bangsa tanpa tujuan, tidak punya arah, dan tidak punya prinsip kebangsaan. “Saya kira sudah jelas, Indonesia ini lahir dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Cita-citanya pun sudah sangat jelas, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Cita-cita nasional itu juga jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Bahkan, kata Agus Jabo, ketika para pendiri bangsa menyusun negara ini, mereka mewariskan konstitusi (UUD 1945) sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan berbangsa menuju cita-cita. Sayangnya, ujar Agus Jabo, para penyelenggara negara justru mencampakkan UUD 1945 itu. “Sejak orde baru hingga sekarang, UUD 1945 sudah dicampakkan. Bahkan, di masa SBY ini, UUD 1945 benar-benar tidak dipakai lagi,” tegasnya.

Agus Jabo mencontohkan, seharusnya kemerdekaan beragama itu dijamin sebagaimana perintah UUD 1945, tetapi pemerintahan SBY seolah-olah membiarkan praktek intoleransi merobek-robek kemerdekaan dan kerukunan antar umat beragama.

Yang lebih parah lagi, kata dia, pasal 33 UUD 1945 yang mengatur soal politik perekonomian Indonesia justru diabaikan. “Malahan SBY mengadopsi kebijakan neoliberal sesuai kehendak IMF, Bank Dunia, dan WTO,” tegasnya.

Akibatnya, ungkap Jabo, meskipun Indonesia punya kekayaan yang melimpah dan tanah yang subur, rakyat Indonesia sulit membeli bawang, beras, daging, dan kebutuhan pokok lainnya.

Mahesa Danu